Kontingen Pramuka Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang mengikuti Raimuna Nasional (Rainas) ke XI, 13-21 Agustus 2017 di Bumi Per...
Kontingen Pramuka Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang mengikuti Raimuna Nasional (Rainas) ke XI, 13-21 Agustus 2017 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, telantar dan terancam tidak bisa pulang.
"Ada 33 orang kontingen pramuka dari Jeneponto terancam tidak bisa pulang. Alasannya, Pemda Jeneponto tidak menyiapkan anggaran, padahal sudah jauh hari kami mengajukan proposal dana hibah," ungkap Nurhayati Amira, Ketua Rombongan Kwarcab Jeneponto, Minggu, 20 Agustus 2017, dilansir Antara.
Nurhayati menerangkan, Dinas Pemuda dan Olahraga beralasan tak bisa mencairkan dana hibah untuk kegiatan nasional itu karena belum adanya peraturan bupati yang mengatur hal tersebut.
"Tidak adanya kejelasan atas bantuan dana hibah itu, sehingga anak-anak Pramuka yang mewakili Jeneponto belum ada kepastian pulang, padahal acara berakhir besok," kata dia.
Secara terpisah, Panglima Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Sulsel Denny Abiyoga Pramuka menyesalkan sikap Pemkab Jeneponto yang sama sekali tidak merespons dan membantu kegiatan tingkat nasional ini dengan alasan terkendala persoalan anggaran.
Menurut dia, Pramuka adalah organisasi formal yang memiliki payung hukum dalam penerimaan anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 14 tentang Pemberian Hibah dan Bansos. Penjelasan juga tercantum pada Pasal 298 ayat (5) poin D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
"Pramuka masuk di poin D yang memiliki badan hukum, yakni Pasal 36 Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Alasan Pemkab Jeneponto tidak memberikan bantuan dalam kegiatan nasional itu tidak masuk akal," ungkap dia.
Imbas dari persoalan itu, ujar pria disapa akrab Goseld ini, akan berdampak buruk, mengingat perwakilan Pramuka dari Jeneponto membawa putra dan putri terbaiknya untuk menunjukkan kreativitas serta eksistensinya pada kegiatan tersebut.
Seharusnya, jauh hari sebelum mengikuti pelaksanaan kegiatan, anggaran disiapkan, agar tidak terjadi kejadian seperti ini, hingga nantinya berdampak pada perkembangan pramuka, khususnya di Jeneponto.
"Apa susahnya Bupati mencarikan jalan atas permasalahan ini? Seandainya saya menjadi Bupati, pakai anggaran pribadi dulu kan tidak seberapa, daripada anak-anak tidak pulang," ujarnya.
Pihaknya menyatakan apabila persoalan ini tidak cepat direspons Pemkab Jeneponto, GAM akan turun ke jalan untuk mendesak BP mengaudit anggaran dana hibah dan bansos Pemkab Jeneponto.
"Kenapa bisa tidak ada anggaran, padahal aturan penerima dana hibah sudah diatur di dalamnya?" ujar dia.
COMMENTS